Walikota Pangkalpinang  Bersepakat Dengan Masyarakat Tua Tunu Tentang Penentapan Kawasan Hutan Kota.

by
Caption foto : Penandatangan kesepakatan pemerintah kota Pangkalpinang dengan masyarakat Tua Tunu , Selasa (9/7).

Laporan okeybozz.com  Biar M Yamin

OKEYBOZZ.COM , PANGKALPINANG — Hari ini masalah hutan kota dikelurahan Tuatunu Kecamatan Gerunggang, akhirnya menemukan titik terang.

Pasalnya hari ini Selasa (9/7/2019) telah dilakukan kesepakatan antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan masyarakat Kelurahan Tuatunu

Kesepakatan itu dilakukan di Mesjid Raya Tuatunu Kota Pangkalpinang usai sholat ashar yang dihadiri Walikota Pangkalpinang H.Molen, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Hj. Radmida Dawam, Kapolres Pangkalpinang, Kajari  Pangkalpinang, Danrem,  dan pejabat strutural pemerintah kota Pangkalpiang serta masyarakat Kelurahan Tua Tunu itu berlangsung khidmat.

Pada tanggal, 24 Juni 2019 telah mengadakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Kota Pangkalpinang dengan agenda untuk menyelesaikan permasalahan Hutan Kota Pangkalpinang antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan warga masyarakat tentang penetapan Kawasan Hutan Kota Tuatunu.

 

 

 

 

 

 

 

“Nah, dan diharapkan kepada masyarakat tuatunu harus patuh dan taat peruntukkan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah yang telah diserahkan kepada masyarakat menurut hukum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegas Walikota Pangkalpinang ini

Adapun tertuang dalam berita acara rapat nomor 180/146/Huk/VII/2019 telah menghasilkan beberapa kesepakatan bersama, antara lain:

1. Bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang dan warga masyarakat Tua Tunu sepakat dan menyetujui seluruh substansi yang dibuat oleh Forkopimda Kota Pangkalpinang dalam menyelesaikan permasalahan Hutan Kota Pangkalpinang sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Fokopimda Nomor :       /       /VI/2019 tanggal 24 Juni 2019

2. Bahwa masyarakat Tuatunu tunduk dan patuh terhadap peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah yang diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerima menurut hukum yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa masyarakat yang berhak menerima tanah menurut hukum sepakat untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk menunjang fungsi dari Hutan Kota Pangkalpinang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan perkebunan.

(Okeybozz.com/Biar M Yamin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *